SOREANG, KOMPAS.com - Menteri Koodinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, kelancaran bantuan operasional sekolah (BOS) tergantung dari komitmen yang dimiliki oleh setiap kepala daerah. Saat melakukan kunjungan kerja ke Pesantren Palgenep Mathlaul Anwar di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (18/8/2011), Agung mengatakan, saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Keuangan, BPKP, dan Kementerian Dalam Negeri telah membentuk tim khusus untuk menanggulangi ketidakberesan dalam penyaluran BOS di setiap daerah.  

Agung mengharapkan, dengan dibentuknya tim tersebut bisa menghasilkan langkah strategis bagi penyelesaian ketidakberesan penyaluran BOS tersebut.

"Pada triwulan ketiga ini, baru 100 kabupaten/kota di Indonesia yang telah mendapatkan pencairan BOS. Kita inginkan BOS ini bisa digunakan tepat sasaran agar operasional pendidikan menjadi tidak terhambat dan kegiatan belajar bisa berjalan sebagaimana mestinya," ujar Agung.

Pada tahun 2012 mendatang, pemerintah pusat berkomitmen untuk meningkatkan anggaran BOS menjadi Rp 23 triliun dari sebelumnya hanya Rp 20 triliun.